Universitas Hasanuddin (Unhas) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung ketahanan daerah terhadap risiko bencana. Melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Unhas secara resmi mendampingi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam merumuskan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun Anggaran 2026.
Proses pendampingan ini memasuki babak krusial saat Unhas memfasilitasi forum Konsultasi Publik yang digelar bersama BPBD Luwu Utara di Ruang Command Center Kantor Bupati Luwu Utara, Rabu (22/7). Dalam kerja sama strategis ini, Unhas mengambil peran sentral dalam memberikan pendampingan teknis, analisis risiko berbasis spasial dan ilmiah, hingga memandu pengumpulan aspirasi dari para pemangku kepentingan daerah.
Kepala Pusat Studi Kebencanaan Unhas, Ilham Alimuddin, menegaskan bahwa keterlibatan institusi pendidikan tinggi dalam penyusunan RPB ini bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan mitigasi bencana di daerah disusun berdasarkan bukti ilmiah (evidence-based policy).
“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga penelitian seperti Unhas merupakan sinergi penting untuk memastikan kebijakan yang diambil partisipatif, memiliki landasan ilmiah yang kuat, dan berkelanjutan. Unhas berkomitmen penuh mendampingi Luwu Utara tidak hanya di atas kertas, tetapi hingga dokumen RPB ini benar-benar siap diimplementasikan secara efektif,” ujar Ilham.
Inisiatif Unhas dalam penyusunan RPB ini juga menjadi bagian dari kontribusi nyata civitas akademika dalam mendukung percapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan) serta SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim).
Langkah Unhas ini mendapat apresiasi positif dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Luwu Utara, Aspar, menyampaikan bahwa keahlian riset yang dibawa oleh Unhas sangat krusial agar dokumen penanggulangan bencana tidak menjadi sekadar formalitas.
“Dokumen RPB bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan peta jalan operasional untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi dampak bencana di Luwu Utara. Partisipasi publik yang difasilitasi Unhas adalah kunci agar rencana ini benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” ungkap Aspar.
Melalui pendampingan berkelanjutan dari LPPM dan Pusat Studi Kebencanaan Unhas, RPB Luwu Utara 2026 diharapkan dapat menghasilkan peta jalan mitigasi yang komprehensif, mencakup aspek pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana yang terukur demi melindungi masyarakat Luwu Utara di masa depan.
