Kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi untuk menurunkan angka stunting
Share
Author
admin

admin

Kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi untuk menurunkan angka stunting

Kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi untuk menurunkan angka stunting. SDGs Center Sejak tahun 2018 Pemerintah Daerah telah menetapkan komitmennya untuk membantu Pendampingan Perguruan Tinggi FKM Universitas Hasanuddin meyelamatkan 1000 HPK yang tertuang dalam dokumen Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten. Komitmen ini kemudian diperkuat dalam Peraturan Bupati No 40/2018 tentang AKSI Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Kab. Banggai 2018-2023. Hasil dari proses pendampingan ini telah dipublikasikan dalam bentuk tesis, disertasi, artikel ilmiah dan buku yang telah dipresentasikan di forum ilmiah. Model pendampingan ini mulai diadaptasi oleh beberapa kabupaten lain di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat seperti Majene, Mamasa dan Enrekang.

Baca Juga : Workshop Penguatan Lembaga.

Oleh karena itu Kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi untuk menurunkan angka stunting ini diperlukan sebuah dokumen kerjasama yang resmi. Maka pada tanggal 25 November 2019 diadakanlah Seminar dan Diseminasi Penggalangan Kesepakatan Pendampingan Perguruan Tinggi dalam  Upaya Penurunan Stunting di Kabupaten Kota yang mengundang delapan kabupaten: Majene, Mamuju, Mamasa, Polman, Enrekang, Bone, Pare-Pare, dan Kutai Kartanegara yang diwakili oleh Bupati, Bappeda, dan Kadinkes. Tujuan dari program ini adalah :

  1. Seminar dan diseminasi model Pendampingan Perguruan Tinggi untuk konvergensi Penaggulangan stunting di Kabupaten/Kota
  2. Penggalangan kesepakatan Pendampingan antara Universitas Hasanuddin dengan Kabupaten/Kota priorita Penanggulangan Stunting

Mungkin anda juga suka

Scroll to Top