SDGs Center Universitas Hasanuddin memberikan pendampingan teknis kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Implementasi Indikator SDGs. Kegiatan ini bertujuan membantu percepatan penyelesaian laporan tahun 2023 yang hingga kini belum rampung. Pendampingan berlangsung pada 16 Oktober 2024.
Dari hasil koordinasi dengan pejabat pemerintah terkait, diketahui bahwa laporan Monev terakhir yang telah diselesaikan adalah untuk tahun 2022. Mengingat laporan Monev menjadi salah satu dokumen penting dalam perumusan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs periode berikutnya (2025–2029), penyelesaian laporan tahun 2023 menjadi perhatian utama dalam pendampingan kali ini.
Namun demikian, Pemerintah Provinsi masih menilai bahwa laporan Monev terbaru belum sepenuhnya relevan dengan proses penyusunan RAD SDGs yang tengah dipersiapkan. Sementara itu, beberapa kegiatan Monev di tingkat kabupaten/kota, khususnya di Kota Makassar, tetap menunjukkan progres yang konsisten.
Selama dua tahun terakhir, SDGs Center Unhas telah dua kali diundang untuk memberikan supervisi dan pendampingan teknis dalam penyusunan laporan Monev Kota Makassar. Dalam setiap sesi, para pakar dari SDGs Center memberikan masukan terkait ketepatan indikator capaian SDGs serta strategi yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah.
Selain itu, SDGs Center Unhas juga berpartisipasi dalam sesi Monev yang diselenggarakan oleh Bappeda Makassar, khusus membahas adaptasi kelompok rentan terhadap ancaman perubahan iklim. Pemerintah Kota Makassar menyampaikan apresiasi atas dukungan SDGs Center Unhas dan menyatakan komitmen untuk melanjutkan kerja sama pada tahun 2025, khususnya dalam supervisi dan evaluasi laporan Monev.
Kepala SDGs Center Unhas, Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, M.A., Ph.D., menjelaskan bahwa pendampingan ini merupakan bagian dari komitmen Unhas dalam memperkuat tata kelola pembangunan berkelanjutan di daerah.
“Kami berupaya memastikan agar proses monitoring dan evaluasi indikator SDGs di Sulawesi Selatan dapat berjalan lebih sistematis dan terintegrasi. Hasil laporan yang kuat akan menjadi dasar penting bagi penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan di periode berikutnya,” ujarnya.
